Driver Ojol Solo Klaten Dan Jogya rame rame Menyatakan Sikap Terkait Statement Mentri ESDM

Driver Ojol Solo Klaten Dan Jogya rame rame Menyatakan Sikap Terkait Statement Mentri ESDM

JATENG-koranjateng.com-

Klaten, 02 Desember 2024, hari ini adalah peringatan Hari Penghapusan Perbudakan Internasional, dimana pada hari tersebut rekan rekan DFR ( Delanggu Free Rider ) menggelar diskusi dan sharing internal terkait evaluasi dan refleksi DFR, pada pertemuan di Angkringan Brewdhar Delanggu, Klaten ( 02/12/2024 ) Di samping membahas evaluasi pergerakan selama tahun 2024 kemarin juga refleksi menjelang tahun baru 2025 yang tinggal menghitung hari, juga menyikapi wacana terkait pernyataan Mentri ESDM Bahlil Lahadalia, beberapa waktu lalu ( 29/11/2024 ) tentang wacana kebijakan penghapusan BBM subsidi untuk ojol, hal tersebut sengaja di lakukan hari ini karena biasanya menjelang akhir tahun rekan rekan akan di sibukkan dengan kegiatan bersama keluarga masing masing, jadi pertemuan hari ini adalah mengawali pertemuan rutin, semenjak terakhir kali HUT DFR ke 5 tahun, pada 18 Oktober 2024 yang lalu.

Pada diskusi ini, Bang Bli mengatakan dalam prolog sambutannya ( 02/12/2024 )" Memaknai perjuangan rekan rekan ojol dalam memperjuangkan nafkah keluarga dan menyoroti hari penghapusan perbudakan Internasional yang di peringati tiap tanggal 02 Desember, saya mencoba menyoroti dengan kacamata lain, yakni lebih fokus pada penjajahan masa kini, di tataran akar rumput driver online, dalam hal ini " menurut dugaan" eksploitasi seringkali dilakukan aplikator terhadap para mitra driver nya, mari sejenak kita coba mengulik beberapa persoalan masa kini, yang menurut saya belum tuntas dan seakan terlupakan begitu saja, sementara dugaan praktek monopoli terus berlangsung oleh aplikator melalui sebuah sistem yang memaksa para ojol berjuang guna lebih keras menghidupi keluarga dan anak anaknya, contoh kongkrit adalah skema hub dan tarif pengantaran makanan 5000 rupiah, yang rekan semua alami, belum lagi sistem double order yang sangat merepotkan driver dengan hanya tambahan ongkos 2000 rupiah dalam skema pengantaran tarif reguler, pun juga skema tarif hemat serta lainnya.

Driver ojek online adalah pahlawan jalanan yang hadir guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya, mereka adalah insan insan yang tak punya pilihan dan terpaksa harus mengikuti aturan Sistem Kerja Kemitraan yang dilematis, karena tidak disusun berdasar UU ketenagakerjaan yang ada, dalam beberapa hal banyak hak hak mereka yang di duga terus dieksploitasi dan di kebiri oleh para aplikator penyedia layanan online baik ride hailing, delivery barang, maupun pengantaran makanan online.

Semenjak kehadirannya sekitar tahun 2010 di Indonesia khususnya di kota kota besar seperti Jakarta pun juga mulai ekspansi ke pulau Jawa, Bali dan Sumatra mungkin sekitar tahun tahun 2015 yang menjadi tahun tahun awal keemasan bagi keberadaan ojek online ini, tak terhitung sudah berapa banyak aplikator yang bermunculan bak jamur di musim hujan, namun hingga kini yang berhasil bisa bertahan mungkin hanya beberapa dan bisa di hitung dengan jari, itupun karena modal dan pembiayaan yang besar dari para investornya, serta dugaan praktek monopoli yang memeras keringat driver hingga kini mereka masih bisa bertahan.

Alih alih menjadi sejahtera, profesi Driver Ojol ini seolah menjadi kutukan bagi sebagian driver yang terpaksa menekuni dunia ini, penghasilan mereka yang tak pasti, jaminan keselamatan kerja yang terabaikan, dan sulitnya mencari lahan pekerjaan baru yang layak, menjadi alasan klasik bagi para drivernya, ditambah lagi iming iming jam kerja yang fleksibel, serta hasil yang menggiurkan pada saat saat awal kemunculannya, seolah menjadi magnet tersendiri bagi para driver baru pelamar kerjanya, selepas SMA, para lulusan bukanya mencari pekerjaan yang layak, namun justru tergiur dan mengikhlaskan diri buat bergabung menjadi Mitra driver online, dimana peraturan ketenagakerjaannya hanya sebatas perjanjian kemitraan, tak ada landasan yang kuat sebagai payung hukumnya, pungkas bang Bli, 

Begitulah kehadiran ojek online sempat membius sebagian besar masyarakat kala itu, namun makin kesini, persaingan seolah semakin meruncing, efek domino dari beragam persoalan mulai mencuat ke permukaan, satu persatu komunitas driver maupun asosiasi pengemudi online mulai merasakan kejanggalan pada sistem kerjanya dimana makin kesini seolah di duga makin di monopoli oleh aplikator, bonus dipersulit, pendaftaran mitra baru dipermudah, tarif layanan di permainkan, seenak jidat aplikator, dan beragam persoalan persoalan lain yang seolah terus membuncah lewat aksi aksi driver online yang merasa tidak puas dengan regulasi dan tarif yang ada, sebab dalam hal ini negara memang seolah bertepuk sebelah tangan dan menyerahkan segala sesuatunya pada pihak aplikator, padahal notabene semestinya negara harus hadir dalam menangani setiap persoalan warganya.

Humas DFR Winarno, kemudian menjelaskan terkait evaluasi dan refleksi ( 02/12/2024 ) "Jadi tujuan kegiatan kali ini adalah untuk belajar dari kasus demo demo yang tetap saja selalu mental, karena aplikator selalu berdalih mereka bukan perusahaan transportasi, melainkan perusahaan tekhnologi penyedia jasa online, menjadi dilematis sekali, penjajahan dan perbudakan tidak hanya dalam bentuk kasat mata, namun juga melalui aplikasi dan perkembangan tekhnologi yang kian melaju pesat, namun bagaimanapun perjuangan terus berlanjut, sampai kapanpun, meski apa hendak dikata, dari pemerintahan pemerintahan terdahulu hanya janji janji semata yang digaungkan, bahkan terbitnya peraturan dan regulasi terkait tarif batas bawah dan atas Ojol pada Kp 667 th 2022 pun tetap ditabrak oleh para aplikator, demi keuntungan dan cuan dari bisnis online e commerce ini.

Entah sudah kesekian kalinya rekan rekan demo, bahkan hingga sampai ke Istana Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat pusat, namun hingga kini, seolah persoalan tersebut hanya sebatas persoalan musiman, faktanya pemerintah dan kementrian maupun dinas dinas terkait, tidak bisa tegas dalam penanganan persoalan di dunia ojek online ini, setiap kali demo selalu dimentahkan dengan narasi intimidasi putus kemitraan, dan melanggar tatibjek serta lain lainnya oleh perusahaan perusahaan aplikator, lihat saja fakta fakta dilapangan demo ojol dimanapun selalu berujung dengan ketidak pastian keputusan, padahal sudah jelas di terangkan di DPR RI pusat bahwa ada tindak eksploitasi dan monopoli diranah dunia ojek online ini.

Pun begitu seiring dengan pergantian tampuk kekuasaan saat ini, persoalan tersebut seolah kian memudar, apakah kemudian persolan tersebut juga akan ikut menjadi prioritas dalam hal penyelesaian, saya pikir mungkin negara dan pemerintahan yang baru mungkin lebih memprioritaskan beberapa kepentingan negara yang lebih urgent lainnya, daripada sebatas mengurus ojek online, padahal tak bisa dipungkiri jumlah ojek online sendiri mencapai jutaan orang di negeri ini, yang menggantungkan nasib dan hidupnya pada profesi ojek online.

Miris sebenarnya jika berbicara terkait persoalan satu ini, karena sudah jelas jelas ada yang tidak beres, namun pemerintah tetap menomor sekian'kan persoalan ini, kita ingat disaat Covid 19 merebak kemarin, betapa berkat jasa ojek online yang terus bekerja tanpa memperdulikan nyawanya sendiri dalam melayani kebutuhan masyarakat begitu luar biasa, namun kalaupun ada imbal balik dalam hal tersebut, mungkin hanya sebatas pengakuan, dan terbatas bingkisan sembako serta uang tunai ratusan ribu selesai, tak ada yang benar benar memperhatikan kepentingan mereka secara lebih mendalam, padahal pelayanannya dalam masyarakat, seakan membutuhkan taruhan nyawa sedemikian rupa hanya cukup dibarter dengan upah yang terus menerus di monopoli oleh aplikator, perusahaan mana yang tidak ingin untung dari usaha jasanya dalam keseharian, " Pungkasnya

Kemudian Koordinator Umum DFR menambahkan, Dia berharap bahwa pemerintah bisa ikut memperhatikan ojek online ini, karena bagaimanapun mereka hidup dan berada ditengah tengah kita semua sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, semoga disegerakan aturan dan regulasi yang mengatur terkait kebutuhan dan kepentingan mereka, agar kesejahteraan dan kepentingannya juga terakomodir, dan diselamatkan dari dugaan proses eksploitasi dan monopoli yang berkelanjutan.

Sebentar lagi juga dalam hitungan hari kita akan mulai memasuki tahun yang baru 2025,
maka sebagai refleksi akhir tahun, sekaligus refleksi dalam memaknai hari Penghapusan Perbudakan Internasional tahun ini, maka disamping terima kasih dan rasa syukur, serta bangga yang mendalam pada para pejuang keluarga ( ojek online ) saya juga mengapresiasi langkah langkah cerdas kawan kawan yang tak pernah lelah memperjuangkan hidup dan kehidupannya, satukan barisan dan terus suarakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, kalian luar biasa, lanjutkan perjuangan demi kehidupan yang lebih baik untuk keluarga tercinta dirumah.

Artinya bahwa apa yang selama ini di perjuangkan oleh rekan rekan semua memang, mengalami stagnasi pergerakan dalam hal ini, amanah yang kita percayakan pada para wakil rakyat, terhenti sampai dimeja kerja, dan tidak sampai terbawa dalam sidang sidang kabinet, inilah yang pada akhirnya menjadikan kita tak pernah mendapat kabar bahagia, sebab jangankan tersentuh, di bawa pun tidak amanah yang telah kita titipkan pada para wakil rakyat, bagaimana kemudian persoalan ini bisa menjadi pokok bahasan, bila iau dan narasi yang kita susun bersama dengan segenap keringat darah dan air mata, pada akhirnya hanya menjadi penghuni laci laci kosong meja kerja para dewan perwakilan rakyat.

Sungguh ironis memang tapi apa hendak dikata, terkadang fakta lebih menyakitkan dari sekedar harapan dan mimpi mimpi, terlebih bila sudah menyangkut persoalan perut, untuk itu sebagai bahan refleksi bersama di akhir tahun ini, bersatulah wahai para driver online di seluruh pelosok Nusantara, rangkul kembali semua kawan, mari kita rapikan puing puing perjuangan selam ini terabaikan, kita susun jadikan mortir guna melawan tindak kesewenang wenangan dan dugaan eksploitasi yang telah dilakukan oleh para aplikator online, penjajah berkedok penyedia layanan tekhnologi.

Mari kita suarakan kembali apa yang menjadi hak kita sebagai driver ojek online, kita menuntut pemerintahan yang baru agar segera memberikan perhatian yang serius terkait persoalan persoalan yang kita hadapi selama ini, sebelum pada akhirnya semua hanya menjadi catatan sejarah belaka, mari kita pertegas langkah kita dan berikan kesempatan pada pemerintahan yang baru guna mengambil tindakan terkait nasib kita para driver ojek online si seluruh pelosok tanah air, ingat kata katanya, pegang janjinya dan buktikan apakah itu akan terjadi, " Pungkasnya mengakhiri prakata sambutan.

Pernyataan Mentri ESDM Bahlil menjelaskan bahwa ojek online ( ojol ) tidak termasuk dalam kelompok yang mendapat subsidi BBM tepat sasaran, karena ojol lebih tepat dianggap sebagai bentuk usaha, Menurutnya, "Ojek online kan dia pakai untuk usaha, lho iya dong, masa usaha disubsidi?" kata Bahlil, pada Jumat, ( 29/11/2024 ), Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan memberikan subsidi langsung ke masyarakat tidak mampu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) paparnya.

Statement tersebut mendapat tanggapan beragam dari para peserta diskusi, dan sarasehan hari ini, Koordinator Lapangan DFR ( Delanggu Free Rider ) Marjoko mengatakan pada kesempatan tersebut (02/12/2024 ) , "Lah ini Pernyataan apa lagi ini pemerintah ini, kok ga bosan bosan'nya menindas rakyat kecil, kalau ojek online dianggap sebagai sebuah bentuk usaha, ya harus dijelaskan dengan spesifik dong usaha seperti apa? sehingga kok tidak masuk kriteria dalam penerima subsidi BBM, la emang yang pakai plat kuning itu juga bukan usaha ?.. trus itu namanya apa ?...beginilah kalau orang ga pernah turun ke lapangan melihat situasi real dilapangan seperti apa, akhirnya bikin statement kan mblunder ga jelas " paparnya.

Sementara di lain pihak Tri Prasongko Putro Sekjen DFR juga menambahkan saat di mintai keterangan wartawan ( 02/12/2024 ) " Kita ini sudah di monopoli tarifnya sedemikian rupa oleh aplikator, masih diberikan kebijakan yang seperti ini juga, mbok ya pemerintah itu bukan hanya sepihak kalau mau mengeluarkan kebijakan, akak bicara perwakilan Ojol yang tau pasti kondisi real di Medan itu seperti apa, bukannya menindak aplikator yang seenaknya memonopoli harga dan memeras keringat kita, malah mau bikin kebijakan penghapusan subsidi BBM Ojol, itu loh aplikator yang jelas jelas tidak mematuhi regulasi dan ketetapan yang di bikin oleh pemerintah terkait tarif, malah justru kita yang hanya driver dan berstatus mitra yang di tekan, mana Janji waktu kampanye presiden kemarin, katanya memperjuangkan Ojol dan memberikan payung hukum yang jelas, lah ini kenyataannya malah Bahlil bikin statement kayak gitu, ini justru malah menyulut gejolak di akar rumput to pada akhirnya ?...tindak itu aplikator yang sewenang senang dan memonopoli harga, ini penjajahan era sekarang ini di jaman aplikasi digital, berupa juta yang dijajah aplikator mikir dong pemerintah, kalau seandainya pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan tidak di persulit ga mungkin mau kita jadi Ojol, ini juga hanya karena terpaksa saja buat menghidupi keluarga dan anak istri, lagian perjanjian kita dengan aplikator hanya sebatas kemitraan yang tidak diatur dalam undang undang ketenagakerjaan, bukankah ini model penjajahan baru, yang sengaja di ciptakan untuk mengeksploitasi rakyat kecil demi bisnis para aplikator ?... Negara seharusnya hadir menengahi carut marut persoalan Ojol ini bukan malah tambah memperkeruh suasana, " pungkasnya.

Djoko Saryanto mewakili presidium GARDA Surakarta, ( 02/12/2024 ) juga memberikan Pernyataan Sikap
terkait pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengatakan, ojek online (ojol) tidak mendapatkan BBM subsidi seperti Pertalite sebab pendistribusiannya hanya difokuskan kepada kendaraan berpelat kuning, seperti angkutan umum. 

" Saya Mewakili Driver Ojek Online Kota Surakarta yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua yang disingkat GARDA SURAKARTA sangat menyesalkan pernyataan tersebut,

Lebih bijak jika Beliau melihat peran ojek online dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dalam pengurangan pengangguran di Indonesia,
Maka sangat tidak relevan, jika Driver Ojek Online di setarakan dengan Pengusaha yang tidak mendapatkan subsidi BBM, sebab driver ojek online sangat bergantung kepada aplikator yang sampai sekarang regulasi'nya masih belum jelas, sehingga kebijakan'nya sangat merugikan driver ojek online

Jika memang Beliau tidak paham dan tidak mampu mengemban tugas sebagai menteri ESDM lebih baik mundur dari sekarang, mumpung masih baru, dan saya meragukan kebijakan-kebijakan yang akan beliau terbitkan terkait ojek online," paparnya saat diwawancarai awak media.

Terpisah Mba Wury Ketua FOYB ( Forum Ojol Yogya Bersatu ) saat dikonfirmasi terkait Perihal Statement Mentri ESDM Bahlil ( 02/12/2024 ) Mengatakan " Kalau dari saya, Pernyataan Bahlil itu sangat sangat membuat kecewa teman teman ojol, karena telah memicu terjadinya polemik secara meluas, seharusnya, seorang menteri tidak berpikir hanya bagaimana mencari untung dengan mengabaikan serta menafikan peran dan kondisi ojol yang sudah berkontribusi sejak lama, Bahlil belum tau bagaimana ojol beserta kehidupan serta tarif dan hubungan dengan aplikator, Jadi dia hanya asbun tanpa menelaah terlebih dahulu dan juga tanpa kajian yg berdasarkan fakta fakta di lapangan, seharusnya Bahlil meminta maaf kepada ojol tentang pernyataan'nya tersebut, Pungkasnya.

Begitulah kegiatan hari ini ( 02/12/2024 ) berlangsung dengan seru, para peserta saling menanggapi dengan beragam argumen baik terkait evaluasi dan refleksi 5 Th DFR, juga terkait Statement Mentri ESDM Bahlil Lahadalia

( Pitut Saputra )
Next Post Previous Post


Berita Pilihan :